TERANGKALIMANTAN.COM, Banjarmasin-Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan menggelar acara Diseminasi Laporan Perekonomian dan Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Selatan 2024. Dengan tema “Empowering Kalimantan’s Economy Through Green Initiatives: Combating Climate Change and Its Impact,” acara ini membahas perkembangan terkini ekonomi Kalimantan Selatan dengan fokus pada isu-isu perubahan iklim serta dampaknya, Jum’at (11/10/2024).
Perekonomian Kalimantan Selatan: Pertumbuhan dan Tantangan
Pada Triwulan II 2024, perekonomian Kalimantan Selatan (Kalsel) tumbuh 4,81% year-on-year (yoy), sedikit melambat dibandingkan Triwulan I yang mencapai 4,96%. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut telah kembali pada path sebelum pandemi COVID-19. Sumber pertumbuhan masih didominasi oleh sektor pertambangan (24%), pertanian (14%). Kontribusi kedua sektor ini terhadap perekonomian Kalsel relatif tidak berubah dalam lima tahun terakhir. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama pertumbuhan (48,6%).
Inflasi Kalsel pada September 2024 mencapai 1,98% (yoy) berada dalam rentang sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 2,5 + 1% sejalan dengan kolaborasi pengendalian harga dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Di sisi lain, sampai dengan triwulan II 2024 pembiayaan daerah masih positif, simpanan masyarakat di bank masih tinggi, kredit masih tumbuh solid dengan dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang rendah. Adopsi instrumen pembayaran digital melalui QRIS juga meningkat pesat, dengan jumlah merchant mencapai 370,20 ribu, terutama di Banjarmasin.
Kedepan pertumbuhan ekonomi Kalsel diperkirakan masih cukup kuat dengan inflasi yang terjaga. Pada tahun 2024 ekonomi diperkirakan tumbuh 4,2%-5,0% (yoy) dan tahun 2025 sebesar 4,1%-4,9% (yoy), sementara inflasi akan terjaga pada rentang sasaran 2+1%. Namun demikian, prospek perekonomian Kalsel menghadapi risiko atas menurunnya permintaan negara mitra dagang utama terhadap komoditas pertambangan Kalsel. Hal tersebut meningkatkan urgensi transformasi ekonomi Kalsel menuju perekonomian yang berkelanjutan dan berdayatahan.
Kinerja APBN dan APBD: Optimisme di Tengah Tantangan
Terkait kebijakan fiskal, kinerja APBN 2024 hingga Agustus 2024 menunjukkan pendapatan negara telah terealisasi sebesar Rp13,45 triliun atau 59,27% dari target. Meski demikian, pendapatan negara mengalami penurunan 17,10% dibandingkan periode yang sama tahun 2023, akibat kontraksi penerimaan PPh Non-Migas dan PPN. Di sisi belanja, belanja negara terealisasi cukup baik, mencapai Rp24,79 triliun atau 64,00% dari pagu, meningkat 29,97% dibandingkan tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp5,67 triliun, naik 14,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp19,12 triliun atau tumbuh 35,26%. Akselerasi belanja, khususnya di bidang belanja modal, menjadi penting untuk memperkuat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
Kinerja APBD Kalimantan Selatan juga mencatat hasil positif. Hingga 31 Agustus 2024, pendapatan daerah mencapai Rp26,52 triliun atau 66,16% dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh sebesar 18,76% (yoy), didorong oleh kontribusi pajak daerah sebesar Rp3,37 triliun. Namun, tantangan masih ada, terutama pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang mengalami penurunan 65,34%.
Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah mencapai Rp21,51 triliun atau 48,74% dari pagu, dengan belanja operasi mendominasi (65,70% dari total belanja). Beberapa kabupaten, seperti Batola, mencatat realisasi belanja modal yang tinggi, yakni sebesar 78,36%, berkat akselerasi pembangunan infrastruktur di daerah.
Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan, Syafriadi, menyatakan bahwa akselerasi belanja, khususnya di bidang belanja modal, sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
"Dengan optimalisasi belanja negara dan belanja daerah, kami berharap infrastruktur dapat lebih kuat mendukung perkembangan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung hilirisasi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas SDM,” ungkapnya.
Dampak Iklim pada Perekonomian Kalimantan Selatan
Di tengah kinerja ekonomi yang masih positif, Kalimantan Selatan menghadapi tantangan perubahan iklim. Fajar Majardi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, menekankan bahwa cuaca ekstrem dan meningkatnya bencana alam menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian, perikanan, dan infrastruktur pesisir. Ia menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong inovasi usaha yang ramah lingkungan di bidang pertanian, perikanan dan energi.
Sejalan dengan ini, Bank Indonesia Provinsi Kalsel secara konsisten mendorong transformasi ekonomi menuju ekonomi yang tumbuh tinggi, inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui penciptaan investasi ramah lingkungan dan peningkatan awareness masyarakat luas guna mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.
"Bersama-sama kita harus membangun ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih tangguh dan peduli lingkungan, demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang,”ujar Fajar Majardi.
Melalui forum diseminasi ini, baik pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi guna menghadapi tantangan perubahan iklim, serta menjaga daya tahan ekonomi regional. Kebijakan fiskal yang efektif dan eksekusi anggaran yang tepat sasaran dan waktu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan.
Dalam penutupannya, Syafriadi menekankan pentingnya percepatan belanja modal untuk mendukung proyek infrastruktur dan menggerakkan perekonomian lokal.
Sementara itu, Fajar Majardi menggarisbawahi perlunya inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi, serta kesadaran kolektif terhadap perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (humas-BI Kalsel/ Oc)