TERANGKALIMANTAN.COM, Jawa Barat - Salah satu tugas dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD, dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel kunjungi DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk pelajari lebih dalam tentang BK Award. Senin (09/12/2024).
Ketua Badan Kehormatan DPRD Prov. Kalsel H. Rosehan Noor Bahri mengatakan BK Award bertujuan agar anggota dewan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.
“Banyak sekali agenda-agenda yang perlu kita pelajari yang salah satunya motivasi namanya BK Award memberikan penghargaan kepada rekan-rekan yang bersemangat bekerja, memberikan nilai tambah supaya pelaksanaan tugas bisa mencapai kebahagiaan, bahwa anggota DPRD benar-benar melaksanakan tugas dalam menampung aspirasi,”Katanya.
Lebih lanjut Rosehan menjelaskan akan menggali lebih dalam lagi mengenai bagaimana mekanisme BK Award ini.
“Kami akan menggali lebih dalam dulu selama 3 bulan kedepan nanti, terlihat dari kedisiplinan kehadiran kawan kawan anggota dewan saat paripurna, rapat komisi, RDP, rapat AKD ataupun rapat kunjungan baik dalam daerah atau luar daerah, dan tentu saja dapat terselesaikan dengan baik dan memiliki nilai positip," Ujarnya
Rosehan juga menambahkan, bahwa BK Award ini akan diuji coba pada DPRD Prov. Kalsel ditahun depan, lebih tepatnya diawal tahun 2025.
BK Award merupakan apresiasi kepada anggota DPRD atas dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
"tahap pertama Januari 2025 akan dimulai penilaian kedisiplinan sedangkan pengumumannya di awal Januari 2026," Katanya
Sementara itu, Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Prov. Jabar. Iman Tohidin, S. Sos., M.AP. mengapresiasi kedatangan BK Prov. Kalsel untuk menghadirkan inovasi.
"ajang silaturahmi ini sebagai pengalaman berbagi ilmu, selain itu, bisa mengangkat derajat kinerja dari DPRD Provinsi, baik Jawa Barat maupun Kalimantan Selatan," Katanya.
(Humas DPRD Kalsel / TK)